TUGAS & KEWENANGAN

1. Merumuskan Kebijakan Teknis

• Menyusun regulasi daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan kampung, penguatan adat, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
• Merancang program kerja strategis tahunan maupun jangka menengah untuk pengembangan wilayah kampung.

2. Pemberdayaan Pemerintahan Kampung

• Membina administrasi kampung agar aparatur kampung mampu mengelola tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
• Memfasilitasi penataan kampung, yang meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan, hingga penentuan batas wilayah kampung.
• Mengawasi keuangan dan aset kampung, termasuk pembinaan dalam penyusunan APB-Kampung dan pemanfaatan Dana Desa/Kampung.

3. Pemberdayaan Ekonomi & Lembaga Masyarakat

• Mengembangkan usaha ekonomi perdesaan, seperti pembinaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dan penguatan produk unggulan lokal.
• Membina kelembagaan sosial budaya, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK), organisasi perempuan, pemuda, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
• Mendorong swadaya gotong royong guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

4. Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan

• Memantau perkembangan kampung melalui instrumen evaluasi berkala dan penyusunan profil kampung.
• Mengawasi pelaksanaan program pembinaan agar penyaluran bantuan keuangan dan pembangunan fisik tepat sasaran.
• Mekanisme pengawasan Dana Kampung yang dijalankan oleh DPMK.

5. Pengawasan Dana Kampung

• Fasilitasi dan Bimtek: Memberikan pelatihan tata cara pengelolaan keuangan bagi aparat kampung.
• Monitoring Lapangan: Meninjau langsung progres fisik dan kegiatan yang dibiayai Dana Kampung.
• Evaluasi Dokumen: Memeriksa dokumen perencanaan, APBKampung, dan laporan penyerapan dana.
• Koordinasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum jika ada indikasi penyimpangan.